PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menerima audiensi Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi yang dipimpin oleh Azhari Idris di Ruang Rapat Bupati PPU, Senin (17/3/2025). Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor migas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pembangunan yang lebih merata di PPU sebagai gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Turut hadir dalam pertemuan ini sejumlah perwakilan perusahaan migas, seperti PHKT, Saka Indonesia Sesulu, Indosino Oil & Gas, Pasir Petroleum Resources Limited, Benuotaka Wailawi, dan Pertamina EP Tanjung Field.
“Sebagai gerbangnya IKN, PPU harus berkembang seiring dengan pembangunan di ibu kota negara. Kami berharap kerja sama dengan sektor migas semakin erat agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur daerah,” ujar Bupati Mudyat Noor.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar kebijakan tata ruang tidak menghambat operasional perusahaan migas. Selain itu, ia mengusulkan pertemuan informal seperti coffee morning sebagai wadah diskusi terkait program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan migas.
“Kami ingin memastikan bahwa CSR perusahaan benar-benar bermanfaat dan memiliki arah yang jelas untuk mendukung pembangunan daerah,” tambahnya.
Dalam pertemuan ini, Asisten I Setkab PPU, Niko Herlambang, menyoroti persoalan infrastruktur pipa migas yang belum jelas user-nya serta keberadaan warung semi permanen di sekitar area pipa yang berpotensi menjadi bangunan permanen. Ia mengusulkan agar SKK Migas dan perusahaan terkait menata kawasan tersebut dengan membangun taman agar lingkungan lebih tertata dan menarik.
Selain itu, ia juga mengangkat persoalan lahan milik Pertamina yang telah bersertifikat hak milik (SHM) oleh masyarakat. “Kami berharap Pertamina segera mengatasi persoalan ini, terutama yang bersentuhan langsung dengan warga,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten II Setkab PPU, Sodikin, membahas perkembangan wilayah Mentawir yang kini sepenuhnya masuk dalam kawasan IKN, serta perlunya pembahasan lanjutan terkait Participating Interest (PI) 10 persen yang menjadi hak Kabupaten PPU dalam pengelolaan migas.
Menanggapi berbagai isu yang disampaikan Pemkab PPU, Kepala SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi, Azhari Idris, menyatakan pihaknya siap untuk terus berkoordinasi guna mencari solusi terbaik.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan insan media, perusahaan-perusahaan migas yang hadir juga menyalurkan bantuan dan bingkisan Ramadan bagi warga di sekitar wilayah operasional mereka. Bingkisan ini diserahkan secara simbolis kepada kepala desa atau lurah setempat sebagai perwakilan masyarakat.
Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga menjelang Hari Raya Idulfitri. Selain itu, beberapa rekan media yang turut hadir juga menerima bingkisan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menyebarluaskan informasi terkait sektor migas dan pembangunan daerah.(adv)
