Tenggarong– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tidak akan menarik retribusi selama dua tahun pertama bagi investor yang bakal mengelola objek wisata Pulau Kumala, Kalimantan Timur (Kaltim).
Wakil Bupati Kuta Kartanegara, Rendi Solihin menuturkan kebijakan ini guna memberi kemudahan kepada para investor. Pihaknya baru akan memungut retribusi untuk pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah destinasi tersebut berkembang.
“Terbuka untuk semua investor. Kalau sudah dirasa maju, baru kita tarik retribusinya masuk ke kas daerah (PAD),” ujarnya beberapa waktu lalu.
Menurut pria yang lahir 31 tahun silam ini, peran investor terhadap pengembangan Pulau Kumala begitu diharapkan. Sebagai bentuk upaya menarik investor baru untuk mengelolanya, pemerintah akan membangun taman terbuka hijau.
Salah satu fasilitas yang mau dibangun yakni waterboom mini sebagai spot terbaru destinasi wisata di Tenggarong dan rencananya dianggarkan pada 2023 mendatang.
“Tahun depan perencanaan sekalian pembangunannya,” ucapnya.
Rendi meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar merencanakan dengan baik mode transportasi yang cocok. Pasalnya banyak yang mau mengelola Pulau Kumala, tapi mundur karena kondisi sarana dan prasarananya seperti jalur transportasi yang sulit dilalui kendaraan roda empat.
“Banyak tawaran investasi, tapi mundur. Jalur transportasinya tidak bisa dilalui mobil, jadi ongkos operasionalnya lebih tinggi,” bebernya.
Sehingga objek wisata yang berada di tengah Sungai Mahakam ini perlu dibenahi agar memiliki daya jual, pihak ketiga yang hendak mengurus akan datang dengan sendirinya.
Selain itu, pihaknya juga akan membenahi ex patung naga. Anggaran yang dibutuhkan berkisar Rp20 Miliar, sementara dana yang ada pada tahun 2020 ini baru Rp4 Miliar.
“Jadi nanti sisa anggaran sebesar Rp16 Miliar kita lanjutkan di 2023,” ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata (Diserap) Kukar, Slamet Hadiraharjo berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dapat berkolaborasi untuk mewujudkan hal tersebut. Seperti penambahan wahana dan fasilitas, lampu tematik di Jembatan Repo-repo.
“Kalau konsepnya sudah rampung. Langsung kita serahkan ke Bupati Kukar, minta izin pembangunan,” tutupnya.
Pewarta Mira
