Samarinda, linimasa.co – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi membuka acara Pameran Inovasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan XXI yang diselenggarakan di halaman Kantor Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KDOD LAN) Provinsi Kaltim, Jalan H.M Ardans Samarinda ditandai dengan menggunting pita, pada Kamis (4/11/2021).
Hadi Mulyadi turut mengapresiasi Puslitbang yang telah melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat Eselon II ini, Hadi berharap proyek perubahan yang dibuat oleh pejabat eselon II ini dapat memberikan manfaat pembangunan di daerah masing-masing dan dapat diduplikasi di seluruh Indonesia serta dapat memberikan peningkatan kinerja dalam pemerintahan di masing-masing daerah
“semoga proyek perubahan ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah Kaltim dan pembangunan Indonesia,” kata Hadi Mulyadi kepada linimasa.co saat ditemui di acara Pameran Inovasi.
Hadi juga menyampaikan bahwa tetap terus mengupayakan peningkatan SDM ASN di Kalimantan Timur dengan disalurkan mengikuti pendidikan dan pelatihan di berbagai Lembaga
“Kita memfasilitasi semua level mulai dari level 1 hingga 4 untuk dapat melakukan pelatihan dimana pun akan dibiayai termasuk pelatihan non – teknis yang memang sering dilakukan,” jelasnya.
Menurut Kepala Puslatbang KDOD LAN, Mariman Darto, pameran ini adalah yang pertama kali di tingkat eselon II sejak diadakannya Diklat Kepemimpinan pada tahun 2015 lalu. Peserta yang mengikuti diklat berasal dari 20 instansi pemerintah pusat dan daerah di 18 kabupaten kota, dan 4 provinsi. Hal ini juga merupakan sebagai bentuk akuntabilitas dari pejabat eselon II di instansi terkait dalam penyelesaian masalah instansinya
“Kita berharap agar mereka ini bisa dan mampu meyakinkan publik bahwa inovasinya itu bermanfaat, akuntabilitasnya disitu” kata Mariman Darto saat ditemui wartawan di Gedung Puslatbang KDOD LAN Samarinda.
Mariman menyebutkan ini adalah salah satu cara agar peserta mau keluar dari zona nyamannya dan menjadi sosok pembeda dengan harapan inovasi yang out of the box dan solutif tidak hanya untuk instansinya namun juga dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Ia merinci peserta diikuti 60 orang mengikuti Diklat tersebut diantaranya berasal dari pulau Jawa, Kalimantan, NTT, Maluku, Sulawesi dan Papua. Kendati sulit, Mariman tetap menekankan bahwa tujuan diadakannya pameran ini juga agar para peserta mampu meyakinkan masyarakat bahwa solusi yang mereka ciptakan selain inovatif juga bermanfaat bagi masyarakat
“Kami berharap mereka mampu meyakinkan bahwa inovasi mereka ini dapat berguna juga bagi masyarakat” kata Mariman.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, 3 deputi BPKP, bidang Polhukam dan Kemaritiman dan Deputi Administrasi KPU.
“Terdapat 2 Assessment dalam diklat ini yang pertama adalah tahap perancangan apakah sekiranya layak untuk dilanjutkan dan kemudian tahap kedua yaitu adalah tahapan akhir yang mana adalah sebagai pembuktian sejauh mana projectnya dapat dikerjakan dan apakah hasilnya dapat diimplementasikan terhadap masalah yang sedang dihadapi,” ujarnya.
Diklat ini dilaksanakan selama kurang lebih 3.5 bulan. 3 bulan pelatihan dilaksanakan secara offline dan 2 minggu sisanya menyesuaikan secara hybrid. Ajang pameran ini juga sebagai bahan penilaian para peserta yang mengikuti pelatihan ini.
Proker peserta pameran inovasi Proyek Perubahan
Mengangkat isu yang berasal dari tanah Papua dimana anggota DPRD yang asli berasal dari tanah papua tidak lebih banyak dari anggota DPRD yang bukan asli orang Papua. Hal ini justru menimbulkan berbagai macam polemik yang bahkan mencuat menjadi isu nasional seperti contohnya adalah ektensialisme Papua Barat.
Karena kondisi-kondisi itulah Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat, Baesara wael yang juga peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan XXI, ingin agar masyarakat Papua Barat dapat merencanakan aspirasinya, membahas sendiri bahkan melaksanakannya dengan cara mereka duduk di Lembaga dewan yaitu dengan membentuk dewan khusus diluar partai politik.
“Jalan keluar untuk agar orang Papua dapat merencanakan sendiri aspirasinya, membahasnya, dan bahkan melaksanakannya yaitu dengan cara mereka duduk di Lembaga dewan,” ungkap Baesara.
Sebagai peserta, Baesara telah mengajukan itu dan dalam kurun waktu 3 bulan lebih melakukan upaya koordinasi kepada pihak-pihak terkait, Baesara yakin dapat mengupayakan hal tersebut karena sudah ada undang – undang yang memberi peluang.
Papua Barat yang termasuk salah satu daerah asimetris di indonesia dan berdasarkan Undang – Undang no 21 tahun 2001 tentang Undang-Undang Otonomi Khusus yang pada bulan Juli lalu terdapat perubahan kedua dan telah terbit no 2 tahun 2021, ada pasal 6 dan 6a didalam undang – undang itu isinya adalah bahwa pemerintah harus membreakdown ke bawah dengan menerbitkan peraturan daerah khusus atau peraturan gubernur.
Baesara berharap inovasinya dibahas dan diimplementasikan seiring dengan pengangkatan anggota DPRD baru melalui pemilihan umum serentak di awal tahun 2024 mendatang
“Finalnya diharapkan akan ada pengangkatan dewan khusus diluar partai politik,” tegas Baesara.
Pewarta Axel Aldiansyah
