SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah cepat dalam merespons tren kenaikan inflasi yang mulai terjadi. Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual, Senin (27/4/2026), sebagai upaya menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, inflasi nasional hingga Maret tercatat sebesar 0,94 persen. Meskipun masih dalam batas aman, angka tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan yang perlu diantisipasi. Kenaikan harga pada sejumlah komoditas strategis seperti beras, cabai, daging ayam, dan emas perhiasan menjadi faktor utama tekanan inflasi.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Samarinda langsung menggelar rapat internal guna merumuskan langkah strategis. Fokus utama diarahkan pada penguatan distribusi logistik serta peningkatan koordinasi lintas sektor, termasuk melibatkan Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian dalam pengawasan angkutan barang.
Selain itu, pengawasan di pasar juga diperketat melalui peran Satgas Pangan untuk memantau perkembangan harga sekaligus mencegah praktik penimbunan maupun spekulasi yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Distribusi harus berjalan lancar dan harga tetap terkendali. Kita tidak boleh lengah terhadap potensi gangguan di pasar,” tegas Saefuddin Zuhri.
Sebagai langkah konkret, pemerintah terus mengintensifkan program Gerakan Pangan Murah serta penyaluran beras SPHP guna menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga melakukan pemantauan langsung terhadap distributor untuk memastikan ketersediaan stok bahan pokok tetap aman.
Dari sisi produksi, optimalisasi komoditas lokal turut menjadi perhatian. Peningkatan produksi cabai diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Namun, tantangan dalam rantai distribusi yang masih didominasi perantara menjadi hal yang perlu dibenahi.
Untuk itu, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perangkat teknis akan diperkuat guna memperpendek jalur distribusi, sehingga hasil produksi petani dapat langsung terserap pasar dengan harga yang lebih kompetitif.
Pemerintah juga mendorong penguatan sistem pengadaan melalui skema kerja sama, baik antar pelaku usaha maupun antar pemerintah, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dalam jangka panjang.
Wakil Wali Kota menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada angka statistik, tetapi juga memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor terus diperkuat untuk meredam potensi gejolak harga, khususnya pada komoditas pangan strategis. (adv)
