SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, kembali menunjukkan kepemimpinan yang adaptif melalui berbagai terobosan pengelolaan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Meski sejumlah daerah menghadapi tekanan akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), Pemerintah Kota Samarinda dinilai mampu menjaga keberlanjutan pembangunan secara terukur.
Atas capaian tersebut, Andi Harun masuk dalam nominasi kepala daerah penerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam tahapan penilaian, ia mempresentasikan konsep Entrepreneur Government melalui skema Creative Financing Tahun 2026 secara daring di hadapan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, Jumat (17/4/2026) malam.
Dalam paparannya, Andi Harun menjelaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan belanja pemerintah, melainkan memastikan penggunaan anggaran difokuskan pada program prioritas yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti berhenti belanja, tetapi memastikan belanja tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah. Prinsip tersebut diwujudkan melalui sejumlah program strategis yang telah dijalankan Pemerintah Kota Samarinda.
Salah satunya melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) dengan alokasi 60 persen untuk pembangunan infrastruktur dasar dan 40 persen untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pengembangan Badan Usaha Milik RT (BUMRT) juga terus didorong dan menunjukkan pertumbuhan positif.
Tidak hanya itu, Pemkot Samarinda juga menghadirkan inovasi di sektor retribusi daerah, termasuk rencana penerapan sistem parkir berlangganan yang diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah strategis lainnya dilakukan melalui penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penataan aset daerah secara tertib administrasi, serta optimalisasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) agar selaras dengan program pembangunan pemerintah.
Selain berfokus pada kebijakan fiskal, Andi Harun juga menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, pemerintah terus mendorong pemahaman publik bahwa pajak adalah bentuk partisipasi dalam pembangunan, bukan semata kewajiban.
Pendekatan tersebut membuahkan hasil positif. Pemerintah Kota Samarinda berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“Semuanya kami arahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdampak luas bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)
