KUTAI KERTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah kepemimpinan Edi Damansyah dan Rendi Solihin berkomitmen mengatasi kemiskinan ekstrim dan stunting. Kukar memiliki wilayah geografis yang luas, terdiri dari 20 kecamatan, 193 desa, dan 44 kelurahan.
Pasalnya, Pemkab Kukar saat ini tengah dihadapkan pada tantangan penanganan kemiskinan ekstrim. Namun, dengan menggunakan aplikasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK), Pemkab Kukar terus berupaya mengatasi masalah ini melalui program Dedikasi Kukar Idaman, Kesejahteraan Sosial Idaman.
Kepada awak media, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kukar, Yuliandris mengungkapkan Pihaknya sedang mendorong bantuan permakanan melalui RBPK. Permakanan adalah indikator utama kemiskinan ekstrim di suatu wilayah. Salah satu strategi mereka untuk menangani ini adalah dengan menyediakan berbagai bantuan sosial kepada warga yang terdaftar di RBPK. Warga penerima bantuan ini memiliki berbagai kategori yang berbeda.
“Untuk program rehabilitasi sosial ada 850 orang kategori disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia (Lansia) yang menerima bantuan permakanan berupa sembako. Kemudian bantuan barang alat bantu bagi disabilitas sebanyak 150 orang. Bantuan sandang dan pangan untuk 45 anak Sekolah Luar Biasa (SLB), dan 46 orang untuk orang terlantar di shelter,” Ungkapnya. Kamis (28/6/2024).
Selain itu, Yuliandris menjelaskan program perlindungan sosial memberikan bantuan uang tunai Rp 200 ribu kepada 495 lansia, 45 anak terlantar, dan 115 orang disabilitas. Selain itu, bantuan barang diberikan kepada 125 wanita rawan sosial ekonomi, serta bantuan uang tunai Rp 900 ribu untuk veteran dan janda veteran di Kukar.
“Bantuan ini kami serahkan tiap satu bulan sekali. Dari awal sampai akhir tahun,” Jelasnya.
Untuk itu, Yuliandris berharap bantuan sosial ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengatasi kemiskinan ekstrim di Kukar. Bantuan yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat, baik berupa uang tunai maupun barang seperti alat penunjang usaha.
“Kami juga rutin melakukan pemantauan dan evaluasi setiap bulannya agar bantuan tepat sasaran. Karena Bansos ini sifatnya ada yang dari pusat dan ada yang dari daerah,” ucapnya. (*)
