TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan rencana penataan sejumlah kawasan permukiman perkotaan dengan melibatkan pemerintah pusat. Upaya tersebut diarahkan untuk mengatasi kepadatan hunian, memperbaiki sanitasi, serta menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat bagi masyarakat.
Dukungan terhadap rencana tersebut terlihat dari kunjungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumat (6/11/2026).
Dalam agenda tersebut, Fahri bersama Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan jajaran pemerintah daerah meninjau beberapa titik yang masuk dalam rencana penataan kawasan. Salah satunya lokasi alternatif relokasi permukiman di Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu.
Rombongan juga melihat rencana pengembangan jalur hijau di Jalan Kartini, Tenggarong, sebagai bagian dari upaya pembenahan kawasan perkotaan.
Fahri menjelaskan, peninjauan lapangan dilakukan setelah sebelumnya Pemkab Kukar menyampaikan usulan penataan kawasan kepada Kementerian PKP di Jakarta. Pemerintah pusat ingin memastikan kesiapan lokasi serta melihat secara langsung kondisi kawasan yang membutuhkan penanganan.
Menurutnya, persoalan permukiman padat tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ruang, tetapi juga menyangkut kualitas lingkungan. Kondisi sanitasi yang kurang memadai dan persoalan pengelolaan sampah menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian.
Ia menilai, penataan kawasan harus diikuti dengan penyediaan lingkungan hunian alternatif yang lebih layak. Dengan demikian, masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan padat dapat memperoleh tempat tinggal dengan kondisi lingkungan yang lebih baik.
Pemerintah pusat, lanjut Fahri, membuka peluang dukungan terhadap pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada kawasan baru yang telah dipersiapkan pemerintah daerah.
“Intinya, kita ingin menghilangkan kawasan yang terlalu padat dan tidak sehat, kemudian menata kawasan baru yang lebih baik agar anak-anak dan generasi mendatang dapat tumbuh di lingkungan yang lebih sehat,” ujarnya.
Fahri menyebut rencana tersebut juga sejalan dengan gerakan Indonesia Asri yang mengusung konsep Aman, Sehat, Resik, dan Indah sesuai arahan Presiden.
Ia berharap penataan permukiman di Tenggarong dapat menjadi contoh pengembangan kawasan hunian yang lebih tertata di Kalimantan.
Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengajukan proposal penataan kawasan perkotaan kepada Kementerian PKP. Salah satu fokusnya adalah kawasan Jalan Panjaitan dan sejumlah permukiman yang berada di sepanjang bantaran Sungai Tenggarong.
Menurut Aulia, rencana tersebut membutuhkan dukungan lintas sektor karena tidak hanya berkaitan dengan pembangunan perumahan, tetapi juga penataan lingkungan dan pengendalian aliran sungai.
Pemkab Kukar akan menyiapkan perencanaan serta penganggaran secara bertahap agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan.
Dengan adanya peninjauan langsung dari Kementerian PKP, pemerintah daerah berharap rencana pembenahan kawasan permukiman di Tenggarong dapat memperoleh dukungan lebih lanjut, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat.













































