TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, mendorong aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar memahami perubahan regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. ASN juga diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami ketentuan terbaru.
Hal tersebut disampaikan Sunggono saat menghadiri sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Sunggono menjelaskan, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kukar. Dalam pembahasan itu, masih ditemukan sejumlah kesalahpahaman masyarakat mengenai substansi regulasi terbaru sehingga diperlukan penyampaian informasi yang lebih luas.
Menurutnya, ASN memiliki posisi strategis untuk membantu menyebarluaskan informasi karena jumlahnya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah Kukar.
“Jumlah ASN di Kukar ini kan sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah. Harapannya, melalui pemahaman yang utuh dari teman-teman ASN, nantinya mereka dapat memberikan gambaran serta penjelasan yang lebih sederhana kepada masyarakat mengenai substansi dan esensi sebenarnya dari undang-undang tersebut,” ungkap Sunggono.
Ia juga menyoroti sejumlah perubahan dalam UU Nomor 14 Tahun 2025, salah satunya penguatan kelembagaan melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, keberadaan kementerian tersendiri menjadi bagian dari pembaruan tata kelola agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat berjalan lebih fokus dan profesional.
“Terbentuknya kementerian tersendiri ini merupakan bagian dari komitmen pembaruan dari Pemerintahan Presiden Prabowo yang ingin memastikan bahwa pengelolaan haji dan umrah dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik, profesional, dan fokus,” jelasnya.
Selain penguatan kelembagaan, regulasi tersebut juga memberikan perhatian terhadap pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Potensi ekonomi dari penyelenggaraan ibadah ini dinilai dapat memberikan manfaat lebih luas, termasuk melalui keterlibatan perbankan syariah, pelaku usaha lokal, penyedia jasa logistik, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Penyelenggaraan ibadah haji tidak lagi hanya berbicara tentang pelayanan kepada jamaah semata, tetapi juga harus mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sunggono turut menyambut baik Program ASN Berhaji yang memberikan kesempatan kepada ASN untuk mulai mempersiapkan biaya perjalanan ibadah haji melalui tabungan tanpa setoran awal. Program tersebut diharapkan dapat mendorong ASN Muslim merencanakan keberangkatan ke Tanah Suci sejak dini.
“Kami ingin teman-teman ASN semuanya bisa mendapat kesempatan untuk berhaji bagi yang muslim khususnya,” tuturnya.
Namun, Sunggono mengingatkan bahwa semangat menunaikan ibadah haji harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pengabdian sebagai aparatur pemerintah. Nilai-nilai yang diperoleh dari ibadah haji, menurutnya, perlu tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama dalam hal tanggung jawab, kedisiplinan, dan amanah.
“Jangan sampai kita bersemangat untuk menjadi haji yang mabrur, tetapi dalam menjalankan tugas pemerintahan masih mengabaikan tanggung jawab, kedisiplinan, dan amanah yang diberikan,” tegasnya.
Ia berharap, program tersebut dapat menjadi motivasi bagi ASN untuk meningkatkan kehidupan spiritual sekaligus memperkuat integritas dan profesionalisme dalam bekerja.
“Kami berharap, program ini dapat menjadi motivasi bagi ASN di Pemkab Kukar, untuk tidak hanya meningkatkan kualitas kehidupan spiritual, tetapi juga memperkuat integritas dan profesionalisme dalam bekerja,” jelas Sunggono.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemkab Kukar berharap pemahaman mengenai regulasi terbaru penyelenggaraan haji dan umrah semakin merata. ASN diharapkan tidak hanya memahami perubahan kebijakan, tetapi juga mampu menjadi perpanjangan informasi pemerintah sehingga masyarakat memperoleh penjelasan yang tepat mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.














































