Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi wilayah paling terdampak dalam pengembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sejumlah wilayah yang mencakup banyak lahan telah masuk dalam perencanaan pengembangan tersebut.
Salah satu yang saat ini sedang ramai dibahas adalah pembangunan Bandara VVIP IKN. Meski demikian, Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmu Marbun memastikan tidak masyarakat terdampak pembangunan IKN alami kerugian.
Setelah sebelumnya memastikan tidak ada warga dirugikan saat dimulai pembangunan bandara tersebut, Makmur juga kini terus mengupayakan yang sama pada proses pengembangan bandara khusus IKN tersebut. Pada Rabu (24/4/2024) silam, Makmur Marbun bahkan memimpin langsung rapat koordinasi percepatan Reforma Agraria.
“Rapat tersebut bersama Dirjen Penataan Agraria Kementrian ATR/BPN dan Deputi Badan Bank Tanah, Kanwil BPN dan Tim Pembangunan Bandara VVIP IKN yang berada di wilayah Kabupaten PPU,” kata Makmur.
“Rapat bersama ini membahas berkaitan terkait percepatan reforma agraria di atas HPL Bank Tanah dan serjumlah sarana pendukung guna terealisasinya pembangunan bandara VVIP IKN yang ada di wilayah Kabupaten PPU,” sambungnya.
Dalam rapat ini, tuturnya, selaku pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memastikan setiap proses hingga penyelesain terkait reforma agraria ini betul-betul terlaksana sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Khususnya yang berkaitan langsung dengan masyarakat Kabupaten PPU yang berdekatan dengan loksasi bandara VVIP.
Upaya ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara agar semua proses pembangunan IKN berjalan sesuai prosedur. Pendekatan reforma agraria yang dilakukan tentu saja untuk memastikan tidak ada warga yang dirugikan.(adv)
