PENAJAM PASER UTARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar menegaskan pentingnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kemiskinan daerah Tahun 2025 agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat evaluasi penerima BLT kemiskinan daerah Tahun 2025 di Kantor Bupati PPU. Rapat tersebut dihadiri oleh Dinas Sosial Kabupaten PPU, perwakilan TNI/Polri, kepala SKPD terkait, serta sejumlah pejabat lainnya, Kamis (27/2/2025).
“Pertemuan hari ini pertama-tama bertujuan untuk menyamakan persepsi kita terkait program ini, agar bantuan pemerintah bisa diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak,” ujar Tohar.
Menurutnya, tim yang bertugas harus melakukan pendampingan sekaligus memastikan penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian serius dalam pelaksanaannya.
“Jika semua orang berhak menerima, tentu tidak perlu ada tim verifikasi. Namun karena ada kriteria tertentu, maka penting bagi kita untuk benar-benar mengenali siapa yang layak menerima bantuan ini,” jelasnya.
Tohar juga menekankan bahwa program BLT ini bukan hal baru, melainkan sudah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, data penerima harus diverifikasi ulang untuk memastikan akurasi dan keabsahannya.
“Verifikasi berjenjang ini sangat penting, mulai dari tingkat kelurahan dan desa. Kita harus memastikan apakah penerima manfaat masih ada, apakah mereka telah pindah atau bahkan meninggal dunia. Dengan demikian, ketika bantuan ini dieksekusi, kelompok penerima manfaat benar-benar ada dan bukan data fiktif,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten PPU, Saidin, mengungkapkan bahwa berdasarkan evaluasi tahap Januari-Maret 2025, jumlah penerima BLT kemiskinan daerah di Kabupaten PPU sebanyak 450 keluarga penerima manfaat (KPM) dari total 539 keluarga yang terdata sebelumnya.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 89 keluarga telah dihentikan BLT-nya setelah melalui proses penganggaran dengan berbagai pertimbangan dan kesepakatan,” kata Saidin.
Tohar menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah memastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada mereka yang berhak, bukan sekadar angka di atas kertas.
“Yang terpenting adalah bagaimana program ini benar-benar jatuh ke tangan penerima manfaat yang ada secara faktual di lapangan, bukan penerima fiktif,” pungkasnya.(adv)
