KUTAI KARTANEGARA – Persoalan tambahan penghasilan tenaga pendidik di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperlihatkan dua tantangan berbeda dalam pengelolaan kesejahteraan guru. Bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelesaian administrasi menjadi kunci pencairan. Sementara bagi guru agama dari Kementerian Agama (Kemenag), pemerintah masih harus memastikan dasar hukum pemberian insentif.
Dua persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kukar bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), perwakilan guru non-ASN, dan guru agama di DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026).
Untuk guru non-ASN, pembayaran periode Juli–September 2026 ditargetkan dapat direalisasikan lebih dahulu. Berkas guru PAUD dan SD disebut telah rampung, sedangkan administrasi guru SMP masih harus diselesaikan. Setelah itu, pembayaran periode Oktober–November diharapkan dapat menyusul.
Situasi berbeda dihadapi guru agama yang bertugas di sekolah dalam lingkup Disdikbud Kukar. Meski kebutuhan pemberian insentif menjadi aspirasi yang dibahas, pemerintah daerah belum dapat menetapkan skema pembayaran sebelum memastikan kewenangan dan regulasi yang menjadi landasannya.
Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, mengatakan pembahasan lintas instansi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kami akan berdiskusi dengan Bagian Hukum dan Inspektorat. Regulasi yang ada harus benar-benar memastikan kebijakan ini memiliki landasan yang jelas,” ungkap Pujianto.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan kesejahteraan guru tidak cukup hanya melalui keputusan penganggaran. Ketepatan data penerima, kelengkapan administrasi, serta kesesuaian aturan juga menentukan apakah bantuan dapat disalurkan secara tepat.
Dalam agenda pembangunan Kukar Idaman Terbaik, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan pendidikan menjadi bagian penting pembangunan daerah. Pemerintah juga memiliki program strategis yang berkaitan langsung dengan penguatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Salah satunya adalah Program Bantuan Sekolah Swasta dan Pondok Pesantren Idaman Terbaik, yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas serta kesejahteraan guru di lingkungan sekolah swasta dan pondok pesantren. Selain itu, program beasiswa juga mencakup penyiapan tenaga pendidik sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Meski demikian, pemberian insentif kepada guru non-ASN dan guru agama dalam pembahasan RDP ini merupakan persoalan tersendiri yang harus diselesaikan berdasarkan ketentuan masing-masing. Keterkaitannya dengan agenda peningkatan kualitas pendidikan terletak pada pentingnya memastikan tenaga pendidik memperoleh dukungan yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan penyelesaian administrasi bagi guru non-ASN serta kajian regulasi bagi guru agama, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kepastian kepada para tenaga pendidik. Kejelasan tersebut penting agar perhatian terhadap kesejahteraan guru berjalan seiring dengan tata kelola anggaran yang tertib.












































