KUTAI KARTANEGARA – Pendopo Odah Etam yang selama ini identik dengan kegiatan resmi pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ditawarkan menjadi fasilitas pernikahan bagi masyarakat. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri membuka kesempatan bagi warga untuk memanfaatkan tempat tersebut beserta sejumlah fasilitas pendukung tanpa biaya sewa.
Gagasan itu disampaikan Aulia saat menghadiri kegiatan Taaruf Jemput Jodoh Halal yang digelar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarong di Pendopo Odah Etam, Selasa (17/11/2026).
Menurut Aulia, fasilitas yang melekat pada jabatan kepala daerah semestinya dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satunya membantu pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan tanpa terbebani biaya penyewaan tempat.
“Kita ingin agar menikah bukan menjadi sesuatu yang menakutkan karena persoalan biaya, tetapi menjadi tangga ibadah yang harus dilalui,” katanya.
Dukungan yang ditawarkan tidak terbatas pada penggunaan pendopo. Pemkab Kukar juga membuka peluang pemanfaatan kendaraan untuk menjemput pengantin, fasilitas pelaksanaan akad nikah, hingga konsumsi sesuai ketersediaan fasilitas.
Aulia meminta jajaran protokol pemerintah daerah berkoordinasi dengan KUA untuk mengatur mekanisme dan jadwal penggunaan fasilitas tersebut. Ia bahkan berharap Pendopo Odah Etam dapat dimanfaatkan masyarakat setiap hari Minggu untuk melangsungkan pernikahan.
“Fasilitas yang melekat pada jabatan kepala daerah semestinya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk membantu pasangan yang ingin membangun keluarga melalui pernikahan,” ujarnya.
Kebijakan ini menjadi dukungan lanjutan terhadap program Jemput Jodoh Halal yang mempertemukan masyarakat melalui proses taaruf. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 91 orang tercatat mendaftar dan sekitar 50 peserta hadir mengikuti pertemuan langsung.
Aulia berharap program tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di Kukar. Ia mendorong pelaksanaannya diperluas ke 20 kecamatan agar kesempatan mengikuti proses taaruf dan memperoleh fasilitasi menuju pernikahan semakin terbuka.
“Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di Tenggarong, tetapi bisa dilaksanakan di 20 kecamatan se-Kukar. Mari kita replikasi kegiatan baik ini agar manfaat dan maslahatnya semakin luas bagi masyarakat,” tegasnya.
Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk kebutuhan masyarakat ini dapat menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga. Pelaksanaannya tetap memerlukan pengaturan teknis, ketersediaan fasilitas, dan koordinasi agar penggunaannya berjalan tertib serta dapat diakses masyarakat secara transparan.













































