KUTAI KARTANEGARA – Sebanyak 215 perusahaan pertambangan beserta kontraktor dan subkontraktornya menjadi sasaran pemeriksaan administrasi dan lapangan yang dilakukan Tim Terpadu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kutai Kartanegara (Kukar). Pemeriksaan ini diarahkan untuk memastikan kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan aktivitas operasional yang sebenarnya.
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama enam hari, mulai 16 hingga 21 November 2026. Sebanyak 40 petugas diterjunkan, terdiri dari 20 personel pemeriksa tingkat provinsi dan 20 personel dari kabupaten/kota.
Kegiatan tersebut diawali melalui entry meeting di Gedung Putri Karang Melenu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026). Pemerintah Kabupaten Kukar bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melibatkan berbagai unsur dalam proses pengawasan, termasuk kepolisian, kejaksaan, TNI, Bea Cukai, serta perangkat daerah terkait.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur, Dasmiah, menjelaskan pemeriksaan akan dilakukan langsung terhadap perusahaan dengan mencocokkan dokumen administrasi dan kondisi operasional di lapangan.
“Melalui tim terpadu, pemeriksaan akan dilakukan langsung ke perusahaan-perusahaan dengan mencocokkan data autentik yang diserahkan perusahaan,” katanya.
Objek pemeriksaan mencakup sejumlah fasilitas yang berkaitan langsung dengan kegiatan pertambangan, seperti bengkel alat berat, tempat penimbunan batu bara atau stockpile, area penggalian tambang, hingga tempat penyimpanan bahan bakar.
Tim juga akan menelusuri kesesuaian penggunaan bahan bakar industri dengan jumlah alat berat yang dimiliki dan dioperasikan perusahaan. Pemeriksaan mencakup Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Pajak Air Permukaan (PAP).
Bagi Kukar, proses tersebut penting karena aktivitas pertambangan melibatkan jaringan operasional yang luas. Data kendaraan, alat berat, penggunaan bahan bakar, dan pemanfaatan air perlu terhubung dengan administrasi perpajakan agar potensi penerimaan daerah dapat teridentifikasi.
Hasil pemeriksaan nantinya akan dituangkan dalam berita acara untuk menjadi dasar tindak lanjut sesuai hasil temuan dan ketentuan perpajakan. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah memiliki landasan yang lebih terukur dalam mengevaluasi kepatuhan perusahaan.
Pemeriksaan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar mengejar penerimaan daerah lebih dari Rp800 miliar pada 2027. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menilai masih terdapat potensi penerimaan dari aktivitas perusahaan yang perlu ditelusuri melalui pembenahan administrasi dan rekonsiliasi bersama pemerintah provinsi.
Apabila berjalan sesuai sasaran, pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memperbaiki basis data perpajakan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Kukar.













































