Ketika Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Jakarta pada 7 Juli mendatang, kunjungannya akan dilihat dari berbagai sudut pandang. Para diplomat akan menyoroti kemitraan strategis. Pelaku bisnis akan mencari peluang investasi baru. Para analis keamanan akan mengamati dinamika keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik.
Namun, di balik tema-tema yang sudah akrab tersebut, terdapat kisah yang jauh lebih tenang, tetapi mungkin akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan perjanjian perdagangan atau kerja sama pertahanan mana pun.
India dan Indonesia kini semakin menemukan titik temu pada bidang yang akan menentukan daya saing ekonomi abad ke-21: Digital Public Infrastructure (DPI) atau Infrastruktur Digital Publik.
Pentingnya momentum ini melampaui teknologi. Yang sedang terjadi adalah bagaimana dua negara demokrasi terbesar di dunia, yang secara bersama-sama mewakili hampir 1,7 miliar penduduk, dapat bekerja sama membangun sistem digital yang inklusif, terjangkau, dan berdaulat.
Ketika Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke India pada Januari 2025 sebagai tamu utama perayaan Hari Republik India, yang sekaligus menandai 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara, kedua pemerintah menempatkan kerja sama digital sebagai salah satu pilar strategis hubungan bilateral. Pernyataan bersama yang diterbitkan setelah kunjungan tersebut menegaskan bahwa teknologi, transformasi digital, dan infrastruktur digital publik merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi masa depan.
Komitmen tersebut kini mulai bergerak dari deklarasi menuju implementasi. Pada Maret 2025, delegasi tingkat tinggi beranggotakan sepuluh orang dari Dewan Ekonomi Nasional Indonesia berkunjung ke India secara khusus untuk mempelajari kerangka kebijakan Digital Public Infrastructure India. Sejak saat itu, kedua negara juga mulai mengimplementasikan nota kesepahaman mengenai kerja sama digital.
Momentum tersebut tidak bisa datang pada waktu yang lebih tepat.
Membangun Jembatan Digital Baru
“Dalam beberapa dekade terakhir, India dan Indonesia dihubungkan oleh geografi, sejarah, dan budaya. Kini kita memiliki kesempatan untuk membangun jembatan baru antara kedua negara, yaitu jembatan digital yang memungkinkan inovasi, inklusi, dan kesejahteraan bersama dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
Pernyataan tersebut disampaikan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, ketika membahas pentingnya kerja sama digital antara kedua negara.
Menurutnya, jaringan digital terbuka dapat memberikan daya ungkit struktural bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dengan memperluas pasar bagi pelaku usaha kecil yang selama ini masih menghadapi keterbatasan geografis maupun digital.
Indonesia saat ini sedang menjalani apa yang dapat disebut sebagai kalibrasi ulang strategi nasional. Di saat Indonesia berupaya memperkuat kedaulatan ekonomi dan ketahanan nasional, negara ini juga memperluas hubungan dengan berbagai pusat kekuatan dunia.
Eropa semakin penting dalam kerja sama teknologi dan mineral kritis. Timur Tengah menjadi sumber investasi dan kemitraan ketahanan pangan. China tetap menjadi mitra utama dalam investasi manufaktur dan industri. Amerika Serikat dan negara-negara Barat masih memainkan peran penting dalam akses pasar dan keseimbangan geopolitik.
Sementara itu, India muncul sebagai mitra pilihan Indonesia dalam bidang Digital Public Infrastructure dan kolaborasi teknologi berskala populasi.
Hal tersebut bukanlah sebuah kebetulan.
Pelajaran dari India
Selama satu dekade terakhir, India telah membangun salah satu ekosistem Digital Public Infrastructure paling sukses di dunia.
Alih-alih bergantung pada platform tertutup dan teknologi yang mahal, India membangun fondasi digital terbuka yang memungkinkan inovasi berkembang dalam skala besar.
Hasilnya sangat signifikan.
Aadhaar, sistem identitas biometrik India, telah mencatat lebih dari 150 miliar transaksi autentikasi dan memberikan identitas digital kepada hampir seluruh populasi dewasa India.
Sementara itu, Unified Payments Interface (UPI) memproses lebih dari 17.221 crore transaksi pada tahun 2024 dan menyumbang sekitar 83 persen dari total transaksi pembayaran digital India. Dalam tujuh tahun terakhir, sistem tersebut mencatat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 114 persen.
Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan mengakui UPI sebagai sistem pembayaran ritel real-time terbesar di dunia berdasarkan volume transaksi, yang mencakup hampir 49 persen dari seluruh transaksi pembayaran real-time global.
India kini telah menandatangani kerja sama Digital Public Infrastructure dengan 23 negara, dan sistem UPI telah beroperasi di delapan negara, mulai dari Singapura hingga Prancis.
Tantangan Indonesia yang Serupa
Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan yang sebelumnya juga dihadapi India.
Bagaimana mendigitalisasi masyarakat yang tersebar di ribuan pulau?
Bagaimana memastikan pelaku usaha kecil mampu bersaing di tengah dominasi platform besar?
Bagaimana mencegah ketergantungan digital berubah menjadi bentuk baru ketergantungan ekonomi?
Dan bagaimana membangun sistem teknologi yang melayani kepentingan nasional tanpa menciptakan ketergantungan terhadap vendor tertentu?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini berada di pusat agenda transformasi digital Indonesia.
Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet seluler, sementara nilai ekonomi digital sektor e-commerce diperkirakan mencapai 194,5 miliar dolar AS pada 2030.
ION dan Masa Depan Perdagangan Digital
Salah satu contoh paling nyata dari poros digital baru India-Indonesia adalah Indonesia Open Network (ION), yang diperkirakan akan mencatat transaksi perdananya saat pertemuan antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Prabowo Subianto.
Terinspirasi dari keberhasilan Open Network for Digital Commerce (ONDC) di India, ION dibangun menggunakan protokol terbuka Beckn 2.0.
Berbeda dengan marketplace tradisional, ION berfungsi sebagai jalur digital netral yang menghubungkan pembeli, penjual, penyedia logistik, sistem pembayaran, dan lembaga keuangan dalam satu ekosistem yang interoperabel.
Ambisinya sangat besar.
Saat ini, banyak UMKM Indonesia masih belum menikmati manfaat penuh dari ekonomi digital. Komisi dan biaya platform yang sering kali berkisar antara 25 hingga 40 persen dari nilai transaksi menjadi hambatan bagi pedagang kecil, petani, koperasi, dan pelaku usaha di daerah.
Ketua APINDO, Shinta Kamdani, pernah menyampaikan bahwa fase pertumbuhan ekonomi Indonesia berikutnya akan sangat bergantung pada kemampuan memastikan UMKM tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam ekonomi digital.
ION berupaya menurunkan biaya transaksi hingga di bawah 8 persen, sejalan dengan visi Presiden Prabowo mengenai ekonomi digital yang lebih inklusif.
Tujuannya sederhana tetapi sangat kuat: memungkinkan siapa pun menjual apa pun, dari mana pun, kepada siapa pun.
Melalui interoperabilitas logistik, pembiayaan terintegrasi, konektivitas sistem pembayaran, serta penguatan ekosistem perdagangan di tingkat desa, ION menargetkan lebih dari 30 juta penjual dan 150 juta pembeli di 38 provinsi Indonesia.
Mantan Managing Director ONDC, T. Koshy, yang kini menjadi penasihat berbagai inisiatif perdagangan digital Indonesia, menyatakan bahwa jaringan terbuka berhasil karena mendemokratisasi peluang, bukan memusatkannya.
Konektivitas Pembayaran
Inisiatif kedua yang tidak kalah penting adalah integrasi antara sistem pembayaran UPI India dan QRIS Indonesia.
QRIS telah menunjukkan bagaimana pembayaran interoperabel dapat mengubah perekonomian secara besar-besaran. Hingga akhir 2025, QRIS telah digunakan oleh 59 juta pengguna dan 42 juta merchant, melampaui target tahunan yang ditetapkan.
Sistem tersebut memproses 13,66 miliar transaksi sepanjang tahun, jauh di atas target 6,5 miliar transaksi.
QRIS Cross Border kini telah beroperasi di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Bank Indonesia juga tengah mengeksplorasi integrasi formal dengan UPI India.
Apabila terwujud, integrasi tersebut berpotensi menciptakan salah satu koridor pembayaran paling penting di Asia.
Bagi destinasi seperti Bali, yang jumlah wisatawan India terus meningkat, pembayaran lintas negara yang mulus akan menghilangkan salah satu hambatan terakhir dalam pengalaman perjalanan.
Lebih penting lagi, langkah ini akan menjadi fondasi bagi koridor perdagangan digital antara ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
Pakar transformasi digital, Dr. Bayu Prawira Hie, bahkan menegaskan bahwa interoperabilitas bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan isu daya ungkit ekonomi.
Infrastruktur Digital yang Berdaulat
Bidang kerja sama ketiga mungkin akan menjadi yang paling strategis.
Protean e-Gov Technologies, salah satu perusahaan yang berperan membangun berbagai lapisan Digital Public Infrastructure India, saat ini menjajaki peluang untuk mendukung ambisi DPI nasional Indonesia.
Visi yang dibangun melampaui implementasi teknologi.
Melalui inisiatif Digital Nusantara, Dewan Ekonomi Nasional menargetkan pembangunan infrastruktur digital nasional yang terpadu, interoperabel, dan dapat dikembangkan dalam skala besar untuk mendukung layanan pemerintah, bantuan sosial, dan pemberdayaan UMKM.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital juga memiliki ambisi untuk menjadikan Indonesia bukan hanya konsumen teknologi digital, tetapi juga produsen solusi digital bagi kawasan ASEAN.
Ketua Dewan TIK Nasional, Ilham Habibie, bahkan menegaskan bahwa daya saing Indonesia di masa depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan membangun kapasitas digital yang berdaulat dan tidak sepenuhnya bergantung pada platform impor.
Modernisasi Pasar Modal
Inisiatif keempat menyentuh bidang yang semakin penting bagi Indonesia, yaitu modernisasi pasar modal.
Pasar saham Indonesia saat ini menghadapi perhatian yang semakin besar terkait tata kelola, transparansi, dan kepercayaan investor.
Diskusi tengah berlangsung dengan perusahaan teknologi India seperti Remiges Technologies serta berbagai institusi yang terkait dengan ekosistem Bursa Efek Bombay untuk mengeksplorasi pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pengawasan pasar, integritas pasar, dan platform investasi digital.
India telah melakukan modernisasi pasar modalnya melalui teknologi dan otomatisasi sejak tiga dekade lalu.
Pengalaman tersebut memiliki relevansi langsung bagi Indonesia.
CEO InvestorTrust Media dan DataTrust, Primus Dorimulu, menyatakan bahwa pasar modal Indonesia kini memasuki fase baru ketika kepercayaan dan transparansi berbasis teknologi akan menjadi faktor penting dalam menarik investor jangka panjang.
Jembatan Tak Terlihat
Jika dilihat secara terpisah, seluruh inisiatif tersebut mungkin tampak sangat teknis.
Namun jika dilihat secara keseluruhan, semuanya menceritakan sebuah kisah yang jauh lebih besar.
Hubungan India dan Indonesia kini berkembang melampaui perdagangan dan diplomasi menuju sesuatu yang lebih mendasar, yaitu penciptaan bersama infrastruktur digital yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, inklusi, dan inovasi dalam skala populasi.
Jika abad ke-20 menghubungkan negara-negara melalui jalur pelayaran dan rute perdagangan, maka abad ke-21 akan semakin menghubungkan negara melalui jalur digital.
Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi hadir pada saat Indonesia sedang mencari mesin pertumbuhan baru, ketahanan ekonomi yang lebih kuat, dan pembangunan yang lebih inklusif.
Digital Public Infrastructure mungkin tidak akan menghasilkan perhatian sebesar investasi bernilai miliaran dolar.
Namun dampak jangka panjangnya terhadap perdagangan, keuangan, tata kelola pemerintahan, dan kehidupan ekonomi sehari-hari dapat jauh lebih besar.
Dan apabila berbagai inisiatif yang kini berkembang antara Jakarta dan New Delhi berhasil diwujudkan, maka jembatan digital yang sedang dibangun antara kedua ibu kota tersebut dapat menjadi salah satu aset strategis terpenting bagi masa depan kedua negara sekaligus menjadi model baru bagi Global South.
*Sachin V. Gopalan adalah pendiri Indonesia Economic Forum
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
