KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan memperluas cakupan pasar murah ke seluruh 18 kecamatan, termasuk wilayah terpencil. Program ini menjadi upaya strategis menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang akhir 2025 dan memasuki tahun anggaran 2026.
Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), ribuan paket sembako bersubsidi disalurkan secara langsung kepada masyarakat. Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadani, menyatakan bahwa pasar murah kini menjadi instrumen penting pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat.
“Paket sembakonya total Rp300.000, tapi kita jual ke masyarakat hanya Rp100.000. Yang Rp200.000-nya kita subsidi,” jelasnya, Rabu (26/11/2025).
Setiap pelaksanaan pasar murah, Disperindag menyiapkan sekitar 2.300 paket untuk masing-masing kecamatan. Sistem jemput bola diterapkan agar warga di daerah jauh tidak terbebani biaya distribusi maupun kenaikan harga pokok.
Tahun ini, pasar murah telah menjangkau seluruh kecamatan, termasuk lima wilayah yang sebelumnya belum mendapatkan layanan serupa. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp9–10 miliar untuk memastikan pemerataan program.
Selain distribusi paket, pemantauan harga dilakukan secara real-time melalui sistem SP2KB.
“Jam 10 pagi saya sudah tahu harga-harga di Pasar Induk dan pasar kecamatan. Ini penting supaya langkah cepat bisa diambil jika terjadi gejolak harga,” kata Nora.
Untuk komoditas rawan seperti cabai, Disperindag bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) agar pola panen dapat diatur mengikuti momentum hari besar keagamaan. Upaya ini dilakukan guna menjaga ketersediaan pasokan. Namun produksi beras lokal masih menjadi tantangan, karena baru mencukupi sekitar 30 persen kebutuhan masyarakat.
“Kadang hasil panen tidak maksimal karena serangan hama atau cuaca,” tambahnya.
Dengan memperluas pasar murah, memperkuat pemantauan harga, dan membangun koordinasi lintas sektor, Pemkab Kutim menargetkan stabilitas harga kebutuhan pokok sepanjang 2025 dapat terjaga dan distribusi barang tetap lancar.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak terdampak kenaikan harga yang drastis,” tegas Nora. (Adv/Kominfo)
