KUTAI KARTANEGARA – Pembayaran insentif bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memasuki tahap penyelesaian administrasi. Pemerintah daerah menargetkan insentif untuk periode Juli hingga September 2026 dapat direalisasikan lebih dahulu, sebelum dilanjutkan dengan pembayaran periode berikutnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menyebut persoalan utama yang masih menghambat pencairan bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan kelengkapan dokumen administrasi tenaga pendidik.
“Secara penganggaran dan keuangan, semuanya siap dan aman, uangnya tersedia. Tinggal persoalan administrasi saja saat ini yang menjadi fokus kami,” ujar Andi setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar serta perwakilan guru, Kamis (12/11/2026).
Dari hasil pembahasan, berkas administrasi guru non-ASN jenjang PAUD dan sekolah dasar (SD) telah diselesaikan. Sementara itu, dokumen untuk guru jenjang sekolah menengah pertama (SMP) masih dalam proses penyelesaian.
Kondisi tersebut membuat pembayaran dilakukan secara bertahap. Periode Juli–September menjadi prioritas untuk direalisasikan lebih dahulu. Setelah itu, DPRD akan mendorong agar hak guru untuk periode Oktober dan November segera menyusul.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar juga telah menyatakan kesiapan memproses pembayaran setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.
DPRD meminta Disdikbud dan para guru berkoordinasi agar kekurangan dokumen tidak kembali memperpanjang proses pencairan. Penyelesaian administrasi menjadi tahapan penting agar pembayaran dapat dilakukan secara tertib dan tepat sasaran.
Percepatan tersebut menjadi perhatian karena tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Kepastian waktu pembayaran diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi guru yang selama ini menunggu realisasi haknya.
DPRD Kukar pun berkomitmen mengawal proses pencairan hingga seluruh periode pembayaran dapat dituntaskan sesuai mekanisme yang berlaku.












































