KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memperkuat perlindungan terhadap berbagai terobosan yang lahir dari perangkat daerah dan masyarakat. Sejumlah inovasi lokal menerima Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam rangkaian Pekan Inovasi dan Kreativitas Kukar, Selasa (27/10/2026).
Penyerahan penghargaan dan pencatatan kekayaan intelektual tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah agar inovasi yang telah dikembangkan tidak berhenti sebagai gagasan atau program sementara, melainkan memiliki pengakuan dan dapat terus disempurnakan.
Tujuh inovasi yang menerima Surat Pencatatan Ciptaan meliputi KENDAL JENNAR dari Puskesmas Muara Jawa, PETARUNG KENCANA dari Kecamatan Anggana, KOMPAS KECAMATAN dari Kecamatan Kembang Janggut, KEJAR PASAR dari Puskesmas Sebulu II, serta BUNGA DESAKU, PAYUNG CAREK, dan DENSANAK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kukar.
Pencatatan tersebut menjadi langkah penting untuk memberikan pengakuan terhadap hasil kreativitas dan inovasi yang dikembangkan oleh aparatur maupun unit pelayanan di daerah.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kukar, Bahari Joko Susilo, sebelumnya menjelaskan bahwa salah satu tujuan Pekan Inovasi dan Kreativitas adalah menginventarisasi inovasi dari perangkat daerah dan masyarakat agar dapat didaftarkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual serta berpeluang mengikuti kompetisi tingkat nasional.
Di sisi lain, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menargetkan daerahnya mampu meraih Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah akan memperkuat regulasi dan mendorong pengembangan inovasi di berbagai sektor pelayanan.
“Ke depan, kita akan berupaya membenahi aspek regulasi karena salah satu target kami di sektor inovasi pemerintahan adalah meraih Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri,” ujar Aulia.
Ia juga menilai perkembangan inovasi di Kukar terus menunjukkan perbaikan. Namun, penguatan aturan tetap diperlukan agar terobosan yang telah dibuat memiliki dasar penerapan yang jelas dan dapat dijalankan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Bahari mengungkapkan jumlah inovasi daerah yang tercatat di Kukar mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BRIDA, terdapat 133 inovasi pada 2023, kemudian 69 inovasi pada 2024 dan 63 inovasi pada 2025. Pendataan inovasi 2026 masih berlangsung.
Dari sisi regulasi penerapan, BRIDA mencatat sebanyak 28 inovasi telah diatur melalui Peraturan Bupati pada 2023. Jumlah tersebut menjadi empat inovasi pada 2024, kemudian meningkat menjadi 35 inovasi pada 2025. Pada 2026, BRIDA berharap sekitar 135 inovasi dapat memperoleh pengaturan penerapan melalui regulasi daerah.
“Kita memang mengharapkan adanya inovasi-inovasi baru, tetapi inovasi yang sudah ada juga harus dijaga dan dikembangkan. Inilah yang sebenarnya kita harapkan dalam menjaga keberlanjutan inovasi daerah,” jelas Bahari.
Penguatan inovasi dan regulasi tersebut sejalan dengan misi Kukar Idaman Terbaik dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.














































