TENGGARONG – Rencana penataan permukiman di sejumlah kawasan bantaran Sungai Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dipastikan tidak akan mengabaikan kepentingan masyarakat yang telah lama tinggal di wilayah tersebut.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan setiap tahapan penataan maupun kemungkinan relokasi dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas lahan dan hak-hak warga.
Hal tersebut disampaikan Aulia saat mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, meninjau sejumlah lokasi rencana penataan kawasan di Kukar, Jumat (6/11/2026).
Aulia mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi untuk mendukung rencana relokasi, di antaranya kawasan Mangkurawang dan Desa Jongkang.
Namun, ia meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan maupun merasa khawatir terhadap rencana yang tengah disusun pemerintah.
Menurutnya, penataan kawasan bukan sekadar memindahkan warga dari satu lokasi ke lokasi lain. Pemerintah harus memastikan masyarakat tetap memperoleh hunian yang layak tanpa kehilangan sumber penghidupan.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak dirugikan. Hak-hak warga yang memang sah harus diperhatikan, termasuk bagaimana mereka tetap memiliki tempat tinggal yang layak dan dapat mempertahankan mata pencahariannya,” ungkap Aulia.
Ia menilai, pengalaman penataan permukiman di kawasan bantaran Sungai Mahakam pada masa lalu menjadi pelajaran penting. Karena itu, Pemkab Kukar ingin menghindari munculnya persoalan sosial maupun sengketa hak masyarakat dalam proses penataan yang akan dilakukan.
Selain menyangkut kelayakan tempat tinggal, Aulia menjelaskan bahwa pembenahan kawasan bantaran sungai juga memiliki keterkaitan dengan upaya mengurangi risiko banjir di wilayah perkotaan Tenggarong.
Penataan tersebut diharapkan dapat membantu mengendalikan aliran Sungai Tenggarong, sehingga diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS) yang memiliki kewenangan dalam penanganan sebagian kawasan sungai.
Aulia menambahkan, pemerintah daerah masih harus merumuskan pola pelaksanaan, termasuk mekanisme pembiayaan dan tahapan pembangunan. Seluruh proses akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, terutama terkait status kepemilikan dan penguasaan tanah masyarakat.
“Kita ingin ada satu persepsi bersama. Pemerintah akan menyusun model penataan yang tepat berdasarkan hak-hak masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tujuan akhirnya adalah memberikan lingkungan tempat tinggal yang lebih baik dan masa depan yang lebih layak bagi masyarakat,” tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah bersama Bupati Kukar telah meninjau lokasi alternatif relokasi di Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, serta rencana penataan jalur hijau di Jalan Kartini, Tenggarong.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut usulan Pemkab Kukar kepada Kementerian PKP mengenai pembenahan kawasan perkotaan, terutama permukiman padat di sepanjang bantaran sungai.
Melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, penataan kawasan diharapkan tidak hanya menghasilkan lingkungan perkotaan yang lebih tertib, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat yang terdampak.
Catatan redaksional: Kedua artikel sudah menggunakan angle, pembukaan, alur, dan penekanan informasi yang berbeda. Kutipan langsung tetap dipertahankan sesuai materi sumber, tanpa menambahkan pernyataan baru dari narasumber.














































