SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun kembali menunjukkan komitmennya di bidang akademik dengan menjadi pengajar pada Program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Jumat (22/5/2026). Dalam perkuliahan tersebut, ia menyampaikan materi mengenai Hukum Administrasi Pemerintahan yang dikaitkan langsung dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Perkuliahan yang berlangsung di Gedung G Lantai 4 UMKT itu diikuti mahasiswa dengan antusias. Suasana kelas berlangsung interaktif karena Andi Harun tidak hanya membahas teori hukum secara normatif, tetapi juga membagikan pengalaman empirisnya sebagai praktisi hukum sekaligus kepala daerah.
Dalam pemaparannya, Andi Harun menekankan pentingnya prinsip legalitas dalam setiap tindakan pemerintahan. Menurutnya, seluruh kebijakan maupun tindakan aparatur negara harus memiliki dasar hukum, kewenangan, serta prosedur yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administrasi.
Ia menjelaskan bahwa penegakan aturan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam penertiban di ruang publik, harus mengedepankan pendekatan yang berkeadilan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain membahas aspek pemerintahan, Andi Harun juga membagikan pengalaman saat menjalani profesi sebagai advokat. Ia menilai kemampuan menganalisis fakta hukum, memahami hukum formil dan materiil, serta membangun pola pikir konseptual menjadi hal penting dalam praktik hukum.
Menurutnya, mahasiswa hukum tidak cukup hanya memahami isi pasal, tetapi juga harus mampu melihat keterkaitan hukum dengan kepentingan masyarakat, pelayanan publik, serta dinamika sosial yang berkembang.
Melalui pendekatan dialogis yang dibangun selama perkuliahan, Andi Harun turut mendorong mahasiswa agar memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, dan berintegritas dalam menghadapi persoalan hukum maupun tata kelola pemerintahan di masa depan.
Kehadiran Andi Harun sebagai pengajar mendapat apresiasi dari mahasiswa dan sivitas akademika UMKT karena dinilai mampu menghadirkan pembelajaran yang komunikatif, aplikatif, dan relevan dengan praktik pemerintahan saat ini. (adv)
