linimasa.co – DPRD Kota Bontang melaksanakan Sidang Paripurna masa sidang ke III dalam rangka penyampaian keputusan rekomendasi DPRD terhadap Laporan pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Bontang. Selasa (6/4/2021).
Ketua Panita Khusus (Pansus) LKPJ H Maming menyebutkan terdapat catatan strategis, berupa saran dan masukan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Wali kota Tahun Anggaran 2020. Catatan strategis tersebut adalah;
- Lebih mengoptimalkan sumber sumber penerimaan selain tambahan anggaran APBD dan APBN untuk membangun daerah.
- Perlu melakukan Tata kelolah dalam pengembangan potensi PAD melalui riset ilmiah terhadap upaya potensi PAD
- Agar menambah jumlah dokter spesialis dan kelengkapan alat medis yang tersedia di RSUD Taman Husada
- Melakukan percepatan penyelasain Pembangunan Ruang Unit RSUD Taman Husada beserta alat kelengkapannya
- Segera mengiventarisir lahan serta bangunan kantor perangkat daerah yang masih belum ada status kepemilikan lahannya
- Perlu melakukan sinergitas peangunan antar OPD sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran
- Terkait rekrutmen ASN, Cpns dan P3K, pemerintah kota bontang agar memberikan kesempatan kepada masyarakat kota Bontang dan memproritaskan tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K.
- Dalam penerimaan tenaga Honor harus satu pintu perlu dibuatkan sistem kedepannya dan menunjuk BKsdm sebagai leading sektornya.
- Perlu mengkaji pengadaan kendaraan Dinas dengan sistem rental untuk efsiensi Anggaran.
- Segera menyelesiakan perwali retribusi wisata, agar dapat ditetapkan guna meningkatkan kembali PAD dari sektor wisata.
- Segera membangun gedung untuk uji kir agar retribusi ini bisa masuk kas kota Bontang.
- Terkait tenaga kebersihan atau pasukan kuning yang langsung ditangani oleh dinas lingkungan hidup agar segera, dikondisikan dengan Undang undang Omnibus law sebelum timbul permasalahan.
- Mengkaji pembangunan TPS3R yang ada di kelurahan Belimbing dan Guntung.
- Meningkatkan pengawasan dinas PUPR dalam pembangunan infrastrukur di Kota Bontang.
- Segera merampungkan pembangunan Masjid terapung Loktuan.
- Meningkatkan kualitas jalan Soekarna Hatta mengingat Bontang menjadi kawasan industri
- Segera membangun jaringan PDAM untuk masyarakat Pesisir.
- Segera berkonsultasi dengan Pemerintah provinsi guna pengalihan pengelolaan BLK dibawah Disnaker Kota Bontang
- Menganggarkan penanggulangan banjir sebesar 10 persen dari APBD kota Bontang.
“Pansus telah melakukan verifikasi dan pembahasan terkait LKPJ wali kota, dan ada beberapa catatan yang telah kami paparkan di sidang tadi. Ini untuk perbaikan ke depannya,” ujar Maming
