Samarinda, linimasa.co – Adanya peningkatan kasus stunting berdasarkan laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), dimana kota Samarinda awalnya 21,6 persen menjadi 25,3 persen diperlukan aksi nyata sebagai langkah penting yang harus dilakukan sehingga penanganan bisa benar-benar tuntas.
“Yang paling penting dalam penanganan stunting ini adalah aksi. Bagaimana kita secara langsung untuk ikut didalam penanganan stunting. Penanganannya bukan di masalah kesehatan saja, bukan saja soal gizi, soal tambahan makanan, soal penyakit, tetapi persoalan-persoalan terkait ekonomi, pemukiman dan sanitasi. Pemukiman kumuh merupakan faktor kesehatan buruk,” ucap Wakil Wali Kota Samarinda Dr Rusmadi saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Audit Kasus Stunting Semester I Tahun 2023 di ruang Sembuyutan, Balaikota Samarinda, Kamis (6/4/2023).
Rusmadi yang juga sebagai Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kota Samarinda ini mengatakan ada tiga hal pengentasan masalah ekonomi dalam penanganan stunting yang bukan hanya di kesehatan saja.
Pertama sebut Rusmadi bantuan dan perlindungan sosial dipastikan penyalurannya untuk mengamankan masyarakat tidak mampu dan beresiko stunting. Kedua, lanjutnya, program pemberdayaan masyarakat terlebih pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemberdayaan ekonomi agar mampu mandiri dan ketiga, menciptakan lingkungan yang baik untuk mendukung tumbuh kembangnya anak yang sehat.
“Dalam penanganan stunting ini yang kita lakukan dari hulu sampai ke hilirnya. Faktor ekonomi yang menjadi salah faktor masalah penyelesaian stunting, tentunya juga akan kita dilakukan melalui upaya yang terprogram. Apalagi ada Probebaya di tiap-tiap RT, akan semakin memberikan dukungan program ini. Tinggal bagaimana aksinya di lapangan. Tolong Pak Camat dan Pak Lurah,” katanya.
Sementara Ketua Tim Penggerak PKK kota Samarinda Rinda Wahyuni Andi Harun mengakui keluarga beresiko stunting dan gizi buruk mereka dari kalangan keluarga tidak mampu, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penanganan ini.
“Kita tidak berharap dengan pemerintah saja dengan jumlah keluarga beresiko stunting yang kasusnya berdasarkan SSGI 25,3 persen itu cukup banyak. Kita akan mencari orang tua bagi anak-anak terdeteksi stunting setelah dilakukan audit,” ucap Rinda yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TPPS Kota Samarinda.
Menurutnya, Rinda akan merangkul semua ketua TPPS kelurahan yang dalam hal ini diamanahkan kepada ketua TP PKK Kelurahan. “Kami akan bergerak bersama mencari orang tua asuh. Kami optimis warga Samarinda banyak yang mampu dan peduli tinggi sehingga mau menjadi orang tua asuh,” pungkas Rinda.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) I Gusti Ayu Sulistiani menyebutkan di tahun 2023 ini ada sebanyak 18 lokus audit kasus stunting. Dimana di semester pertama sebanyak 10 lokus dari 4 kecamatan dan semester kedua sebanyak 8 lokus dari 4 kecamatan.
