Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak bersama pemerintah daerah untuk membuka kembali jalur-jalur yang sempat terputus, serta menjaga kelancaran distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah cepat bersama pemerintah daerah ini diambil untuk memastikan mobilitas warga dan pasokan logistik dapat kembali normal pascabencana banjir dan longsor.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa kementeriannya terus memantau kondisi terkini di lapangan. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh unsur teknis Kementerian PU telah diterjunkan untuk bekerja bahu-membahu dengan pemerintah daerah setempat. Salah satu fokus utamanya adalah memulihkan akses di koridor penghubung wilayah perbatasan, seperti Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat.
“Prioritas pertama adalah membuka akses jalan agar seluruh bantuan dan peralatan dapat masuk dengan aman. Kementerian PU akan terus menambah dukungan alat berat dan personel sesuai kebutuhan, serta bekerja erat dengan BPBD dan pemerintah daerah agar penanganan berlangsung efektif,” ujar Menteri Dody dalam keterangannya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Hardy Pangihutan Siahaan, melaporkan perkembangan positif di lapangan. Kondisi akses jalan nasional dari Sumatera Utara menuju Aceh, khususnya rute Kota Medan ke Aceh Tamiang, sudah berangsur membaik. Saat ini, jalur tersebut sudah dapat dilalui oleh kendaraan besar, sehingga bantuan logistik dan sembako dari Medan telah berhasil masuk ke wilayah Tamiang.
Hardy menambahkan, bagi masyarakat atau relawan yang hendak menuju wilayah Aceh Tamiang, disarankan untuk memanfaatkan infrastruktur jalan tol guna efisiensi waktu. Akses via jalan tol ruas Medan–Pangkalan Brandan sepanjang 73 km kini sudah dapat dilalui dua arah dan menjadi jalur yang paling direkomendasikan.
“Jalan nasional ruas Pangkalan Brandan–Tanjung Pura hingga ke arah Aceh masih dapat dilalui. Jalan nasional dan jalan tol dalam kondisi aman, dan kami menyarankan masyarakat menggunakan Tol Medan–Pangkalan Brandan untuk kelancaran perjalanan,” jelas Hardy.
Di sisi lain, tim BBPJN Sumut terus melakukan pembersihan sedimentasi sisa banjir di ruas jalan nasional demi keselamatan pengguna jalan. Kementerian PU menargetkan sebagian besar penanganan darurat di koridor Sumatera Utara ini dapat rampung sebelum 16 Desember 2025, sehingga dapat dipergunakan menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Kerahkan Ratusan Personel dan Alat Berat
Sejak hari pertama bencana melanda, Kementerian PU secara bertahap telah memobilisasi kekuatan penuh ke lokasi terdampak. Dukungan ini mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Sebanyak 310 personel tanggap darurat Kementerian PU telah dikerahkan. Rinciannya meliputi 121 personel di Aceh, 85 personel di Sumatera Utara, dan 104 personel di Sumatera Barat.
Berbagai alat berat juga disebar untuk mempercepat proses pemulihan. Di Provinsi Aceh, dikerahkan 13 excavator, 9 loader, 16 dump truck, serta peralatan DRU untuk pembersihan puing (debris). Sementara di Sumatera Utara, terdapat 27 excavator, 8 loader, 4 backhoe loader, dan tambahan alat berat lain yang sedang dalam perjalanan.
Untuk wilayah Sumatera Barat, Kementerian PU menurunkan 19 excavator, 11 dump truck, 6 wheel loader, serta pompa air dan mobile pump untuk menyedot genangan banjir.
Hingga saat ini tim Kementerian PU bersama pemerintah daerah masih terus bekerja membuka kembali dan merevitalisasi jalur yang terputus untuk menjamin kelancaran distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
