Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan penanganan infrastruktur jalan nasional di Provinsi Aceh yang terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Fokus utama saat ini adalah memulihkan konektivitas pada sejumlah ruas utama di jalur Lintas Timur, Lintas Barat, dan Lintas Tengah. Langkah ini dilakukan guna memastikan kelancaran distribusi logistik, mobilitas masyarakat, serta pemulihan aktivitas sosial ekonomi warga terdampak sesegera mungkin.
Guna menjalankan upaya tersebut, Kementerian PU telah memobilisasi dan mengalihkan alat berat dari berbagai proyek infrastruktur terdekat. Tujuannya agar pembukaan akses jalan yang tertimbun material longsor maupun banjir berlangsung lebih cepat, sekaligus memitigasi risiko masalah sosial akibat terhambatnya pasokan kebutuhan pokok.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan darurat ini. Menurutnya, pemulihan akses transportasi adalah kunci sebelum melangkah ke tahap perbaikan permanen.
“Pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pembukaan kembali jalur transportasi menjadi prioritas utama sebelum pemerintah berbicara lebih jauh mengenai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur,” ujar Menteri Dody Hanggodo.
Berdasarkan data lapangan, kondisi jalur Lintas Timur Aceh saat ini relatif kondusif dan tidak menghadapi kendala signifikan. Meskipun terdapat dua jembatan yang sempat terputus, proses perbaikan tengah dikebut dengan target penyelesaian pada 12 Desember 2025.
Sejumlah ruas vital di Lintas Timur, meliputi ruas Lhokseumawe–Aceh Utara hingga Langsa, Langsa–Kuala Simpang, serta Kuala Simpang–Batas Provinsi Sumatera Utara, sudah kembali terhubung. Sejak 3 Desember 2025, jalur ini telah fungsional dan dapat dilalui oleh seluruh jenis kendaraan. Kendati demikian, petugas di lapangan masih terus melakukan pembersihan sedimen dan sisa material banjir untuk mengembalikan kondisi jalan yang optimal.
Sementara itu, penanganan intensif juga dilakukan di Lintas Barat Aceh. Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh memastikan sejumlah ruas di jalur ini telah kembali fungsional. Fokus pekerjaan saat ini adalah pembersihan material longsoran di beberapa titik rawan demi menjamin keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan.
Di sisi lain, tantangan terberat berada di jalur Lintas Tengah Aceh. Kerusakan infrastruktur di wilayah ini cukup masif. Tercatat ada 13 jembatan yang terputus serta badan jalan yang tergerus aliran sungai, khususnya pada akses menuju wilayah Takengon dan sekitarnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian PU memprioritaskan pemasangan jembatan bailey secara bertahap dan penanganan darurat pada badan jalan yang amblas.
Saat ini, beberapa ruas di Lintas Tengah sudah dapat dilalui meski dengan kondisi terbatas. Ruas Simpang Uning–Blangkejeren baru dapat diakses oleh kendaraan roda dua. Sedangkan untuk ruas Genting Gerbang–Celala–Batas Aceh Tengah/Nagan Raya, akses masih menunggu penyelesaian jalur menuju Jembatan Kr. Beutong yang ditargetkan rampung pada 17 Desember 2025 mendatang.
Kementerian PU memastikan seluruh sumber daya dikerahkan agar pemulihan tujuh ruas jalan utama di Lintas Timur, Barat, dan Tengah Aceh dapat segera tuntas, sehingga roda perekonomian masyarakat Aceh dapat kembali berputar normal.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES
