KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan PT Kaltim Prima Coal (KPC) memperkuat kolaborasi strategis dalam upaya menurunkan risiko stunting melalui penyerahan data by name by address (BNBA) Keluarga Risiko Stunting (KRS). Data tersebut diserahkan dalam audiensi resmi di Kantor DPPKB Kutim, Senin (8/12/2025).
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, bersama jajarannya menerima langsung kunjungan manajemen KPC. Ia menegaskan bahwa penyerahan data BNBA merupakan langkah penting dalam memastikan seluruh intervensi stunting berbasis bukti.
“Berita acara serah terima data ini sangat penting kami berikan sebagai bentuk dokumen otentik,” kata Junaidi.
Ia menjelaskan bahwa prosedur permintaan data harus tetap mengikuti regulasi, meski kebutuhan intervensi tidak boleh terhambat oleh administrasi.
“Kalau kita menunggu administrasi selesai dulu, bisa jadi perencanaan sudah dibuat tapi data baru muncul akhirnya tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Junaidi juga menyoroti berbagai faktor risiko yang harus ditangani oleh pemerintah dan perusahaan secara sinergis, mulai dari pemberdayaan keluarga kurang mampu, edukasi keluarga berencana, hingga pemeriksaan kualitas air dan sanitasi. Tindakan intervensi juga mengarah pada kelompok PUS 4T melalui dukungan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan.
Sementara itu, KPC melalui Acting Manager Community Empowerment Febriana Kurniasari menegaskan bahwa permintaan data dilakukan untuk memperkuat intervensi di empat wilayah prioritas Ring 1; Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Rantau Pulung, dan Bengalon.
“Penanganan stunting perlu komprehensif, tidak hanya fokus pada anak yang sudah stunting, tapi juga keluarga berisiko,” ungkap Febriana.
Ia memastikan bahwa KPC menggandeng lebih dari 20 kontraktor dalam forum CSR guna memperluas cakupan bantuan, termasuk fasilitas sanitasi dan peningkatan gizi keluarga. Sangatta Utara menjadi fokus utama mengingat tingginya jumlah keluarga berisiko.
Upaya ini akan dilanjutkan dengan pertemuan koordinatif bersama subkontraktor dalam dua pekan mendatang, sebelum forum besar yang dijadwalkan 23 Desember 2025 dengan kehadiran Bupati Kutim untuk menyatukan langkah semua pihak agar tidak terjadi tumpang tindih program.
Penyerahan data BNBA ini menjadi tonggak awal penguatan intervensi terarah, membuka jalan bagi kerja sama lintas sektor yang lebih efektif dalam mengurangi risiko stunting di Kutim secara berkelanjutan. (adv)
