Bontang, linimasa.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, kembali menggelar Rapat Paripurna terkait bantuan pipanisasi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bontang untuk penyedian air bersih bagi masyarakat Sidrap.
Rapat digelar di Lantai lll Ruang Rapat Paripurna Gedung Sekretariat Dewan (Sekwan) Jalan Moh Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Senin (22/3/2021).
Adapun rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris bersama dengan Sekertaris Daerah, Inspektur Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bontang, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang), PDAM Tirta Taman, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Camat Bontang Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, dan Lurah Guntung.
Menurut Agus Haris wacana pendistribusian air bersih bagi masyarakat Sidrap masih terkendala status administrasi wilayah, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Sidrap merupakan wilayah Kutai Timur.
Lanjutnya, urusan Corporate Social Responsibility (CSR) yang terkait pihak pemerintah, DPRD Bontang tidak dapat terlibat untuk memberikan pendapat, hal tersebut dikarenakan pihak perusahaan yang memiliki kewenagan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Sidrap.
“Terkait masalah itu kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan yang ada di Bontang,” kata Agus Haris saat ditemui usai rapat.
Politisi Gerinda itu menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan agar membuat surat permohonan kepada perusahan melalui Pupuk Kaltim (PKT) sebagai induk koordinasi yang ada dilingkungan PKT. Hal itu karena pihak pemerintah tidak dapat terlibat lebih banyak.
“Urusan itu Pemkot Bontang dan DPRD tidak bisa masuk, akan tetapi kita tetap awasi karena mereka warga kita,” pungkasnya.
Senada dengan Agus Haris, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bontang, Zulkifli membenarkan hal itu.
“Pemasangan pipa PDAM untuk distribusi air bersih untuk masyarakat Sidrap masih terkendala status hukum wilayah Sidrap,” bebernya.
Akan tetapi, pihaknya meminta agar masyarakat Sidrap yang langsung meminta kepada pihak CSR perusahaan untuk memberikan bantuan.”Kalau itu masyarakat yang langsung bersurat kepada pihak perusahaan,” tutupnya.
Pewarta Lutfi
