PENAJAM – Dalam rangka meningkatkan akses keuangan yang luas bagi masyarakat dan mendukung perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang diresmikan pada September 2024. Untuk memperkuat pelaksanaan regulasi ini, Sekretaris Daerah PPU, Tohar, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan literasi dan inklusi keuangan daerah pada Rabu, (16/10/2024). Rakor ini turut membahas rencana program kegiatan TPAKD Kabupaten PPU.
Dalam Rakor yang juga dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sodikin, serta sejumlah kepala OPD, perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, lembaga jasa keuangan, dan pejabat terkait lainnya, Tohar menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk mempercepat inklusi keuangan di daerah.
“Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten PPU ini telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan resmi dikukuhkan pada September 2024,” jelas Tohar. “Tujuan utama dibentuknya TPAKD adalah untuk membuka akses keuangan seluas-luasnya bagi masyarakat, sehingga dapat mendukung perekonomian daerah dan meningkatkan peran Lembaga Jasa Keuangan dalam pembangunan ekonomi.”
Selain itu, Tohar menyampaikan bahwa salah satu tujuan TPAKD adalah menggali potensi ekonomi daerah melalui penggunaan produk dan layanan jasa keuangan. “Kami ingin mendorong optimalisasi sumber dana di daerah, memperluas pendanaan produktif bagi UMKM, usaha rintisan, serta mendukung sektor prioritas pembangunan. Ini semua selaras dengan upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan nasional,” paparnya.
Lebih lanjut, Tohar memaparkan data statistik yang menunjukkan potensi keuangan daerah. “Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten PPU mencapai 196.566 jiwa dengan 141.567 rekening tabungan di bank senilai sekitar 1,1 triliun Rupiah. Terdapat juga 675 rekening deposito dengan nilai sekitar 159,89 miliar Rupiah, dan 1.305 rekening giro senilai sekitar 901,67 miliar Rupiah,” rinci Tohar.
“Penyaluran kredit pada tahun 2023 tercatat diberikan kepada 31.963 debitur dengan total nilai 1,608 triliun Rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU tahun 2023 juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 29,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang berlangsung,” tambahnya.
Tohar menekankan pentingnya langkah-langkah strategis dari pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk memperluas jangkauan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPU.
“Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal yang penting. Kami berharap ini menjadi sarana diskusi untuk merumuskan program kerja yang konkret baik untuk akhir tahun 2024 maupun perencanaan kegiatan tahun 2025,” ungkapnya.
TPAKD juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program yang mendorong literasi dan inklusi keuangan, khususnya di sektor-sektor ekonomi riil seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata. “Melalui TPAKD, kami berharap dapat memberikan solusi atas permasalahan permodalan yang kerap dihadapi masyarakat, sehingga produk keuangan yang tersedia bisa dirasakan manfaatnya secara luas,” tutup Tohar.(adv)
