KUTIM – Upaya percepatan pembangunan daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, jajaran Pemkab melakukan audiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI guna memperjuangkan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Meeting Room Lantai MZ Kantor Kementerian PPN/Bappenas RI, Gedung Menara Bappenas, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026), merupakan tindak lanjut dari surat resmi Bupati Kutim kepada Presiden RI cq Menteri Keuangan terkait permohonan pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah.
Rombongan Kutim dipimpin Wakil Bupati Mahyunadi, didampingi Ketua DPRD Kutim Jimmi, Anggota DPRD Yusri Yusuf, serta Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (PPEP) Bappeda Kutim Marhadin. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas RI, Sukmo Harsono.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan memastikan usulan pembangunan daerah dapat masuk dalam skema pendanaan pemerintah pusat. Ia mengungkapkan adanya peluang dukungan anggaran yang cukup besar bagi Kutim.
“Harapannya, Kutim bisa memperoleh bantuan pendanaan di kisaran Rp200 hingga Rp500 miliar. Respons dari Bappenas sejauh ini sangat positif,” ujar Mahyunadi usai pertemuan.
Ia menjelaskan, Bappenas meminta Pemkab Kutim segera melengkapi dokumen presentasi yang disusun berdasarkan skala prioritas pembangunan. Tiga sektor utama yang diusulkan meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan sarana dan prasarana pendidikan.
“Kami akan melakukan pembahasan internal untuk menentukan prioritas yang paling relevan dan realistis sesuai dengan pagu anggaran yang memungkinkan,” tambahnya.
Ketua DPRD Kutim Jimmi menilai dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat dibutuhkan mengingat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinamis. Ia menyebutkan, Bappenas memberikan sinyal positif karena sejumlah usulan Kutim sejalan dengan agenda nasional, termasuk penanganan stunting.
“Melalui dukungan pemerintah pusat, kami berharap percepatan pembangunan daerah bisa terwujud. Bappenas menekankan pentingnya perencanaan yang matang, rasional, dan memiliki dampak nyata,” jelas Jimmi.
Ia menambahkan, proyek-proyek yang diusulkan harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kutim.
“Pekan depan kami diminta kembali untuk memaparkan kajian lengkap, khususnya terkait dampak proyek terhadap perekonomian lokal. Ini sedang kami persiapkan secara serius,” pungkasnya. (adv)
