Samarinda, linimasa.co – Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 kepada Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur, di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Kaltim, Senin (4/3/2024)
Ditemui usai acara, Andi Harun menyampaikan harapannya agar LKPD tahun 2023 yang telah disusun oleh pemerintah Kota Samarinda dapat kembali meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Predikat WTP menjadi indikasi integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Agus Priyono, turut mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dalam menyelesaikan LKPD dan menyampaikannya kepada BPK sesuai ketentuan Undang-Undang. Ia menyatakan bahwa penyerahan LKPD ini menjadi langkah awal sebelum dilakukan pemeriksaan terperinci oleh tim pelaksana.
“Dengan telah diterimanya LKPD ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terperinci oleh tim pelaksana. Kami berharap kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan data atau informasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan ini,” ujar Agus Priyono.
Tak hanya Kota Samarinda, berbagai pemda lain di Kalimantan Timur juga turut menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2023. Di antaranya Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Berau.
Penyerahan LKPD ini menjadi momentum penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik di daerah. Semua pihak berharap agar hasil pemeriksaan nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan daerah dan mengidentifikasi potensi perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik.
